Purwokerto (25/02/2020) – Dalam rangka menurunkan peredaran BKC Ilegal, Bea Cukai Purwokerto melaksanakan koordinasi kegiatan sosialisasi dan kegiatan pencegahan peredaran BKC illegal tahun anggaran 2020 dengan 3 (tiga) pemerintah daerah yaitu Banyumas, Banjarnegara, dan Purbalingga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Bea Cukai Purwokerto pada Selasa (25/2).

Erwan Saepul Holik, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, dalam sambutannya menyampaikan materi mengenai Penilaian Kinerja Pemda Dalam Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). 

“DBH CHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan seperti peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai illegal. Paling sedikit 50?ri alokasi diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional” tutur Erwan.

Erwan juga menambahkan terkait reformulasi DBH CHT dan konsep perhitungan alokasi DBH CHT. “perhitungan alokasi DBH CHT  diperoleh dari alokasi kinerja (max 15%) ditambah alokasi formula (min 85%)” tambah Erwan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan rencana kegiatan sosialisasi dan kegiatan pencegahan peredaran BKC illegal tahun anggaran 2020 oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah Banyumas, Banjarnegara, dan Purbalingga.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini penggunaan DBH CHT dapat digunakan secara maksimal dan sinergi antara Bea Cukai dengan pemerintah daerah dapat terus terjalin sehingga dapat menurunkan peredaran rokok illegal.