Bea Cukai Purwokerto Selenggarakan FGD, Pahami Respon dan Arah Kebijakan Fiskal dalam Menangani Dampak Covid-19

Purwokerto (28/08/2020) – Seluruh pegawai Bea Cukai Purwokerto ikuti kegiatan Focus Group Discussion sesuai arahan Menteri Keuangan yang diadakan rutin tepat di triwulan III tahun 2020. FGD diadakan secara daring bagi pegawai yang sedang Work From Home maupiun Work From Office mengingat situasi pandemi COVID-19 yang belum kondusif. Sebelum memulai materi FGD, Kepala Kantor, Nelson Hasoloan memberikan wejangan dan arahan kepada seluruh pegawai untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

“Saya harap seluruh pegawai tetap menerapkan protokol kesehatan terlebih di lingkungan kantor, jangan malas pakai masker, jaga jarak antar pegawai dan cuci tangan dengan rajin” pungkas Nelson.

Mereview materi FGD berjudul Dampak COVID-19, Respon & Arah Kebijakan Fiskal yang disusun Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dari Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu dibawakan oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Erwan Saepul Holik. Erwan menerangkan bahwa kondisi luar biasa COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I dan II. Berdasarkan data yang disajikan Badan Pusat Statistika, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I – 2020 melambat pada tangka 2,97 % (YoY).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020-2021 pun ikut diproyeksi instansi seperti Kemenkeu, IMF, World Bank, OECD, ADB, dan Bloomberg (median) dengan angka yang diproyeksikan dalam % yoy.

“Di tahun 2020, Kemenkeu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di angka kisaran 1,00 sampai -0,4 , IMF di angka -0,3 , World Bank memperkirakan tidak akan ada pertumbuhan, OECD memperkirakan pertumbuhan akan terpuruk di angka -3,9 s.d. -2,8, Asian Development Bank juga membuat proyeksi turun di angka -1,0” jelas Erwan.

Data dari BPS menunjukan bahwa COVID-19 juga berimbas pada tingkat kemiskinan terutama di Pulau Jawa yang meningkat 0,37 basis poin atau setara dengan 1,28 juta orang miskin baru. Pemerintah mengatasi kemiskinan tersebut dengan upaya perluasan program jaring pengaman sosial yang mencakup bantuan tunai untuk orang miskin, subsidi makanan, kartu prakerja, dan potongan tagihan listrik.

Erwan menambahkan mengenai stimulus yang dilakukan negara-negara besar dan di Indonesia, kebijakan optimal pemerintah untuk menangani pandemic COVID-19, Biaya penanganan COVID-19 untuk menangani kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM, dunia usaha dan Pemda serta arah kebijakan reformasi fiskal di tahun 2021 mendatang.

“Intinya, mengenai paparan ini kita menjadi tahu bahwa dana yang diperlukan untuk menangani COVID-19 ini begitu besar dan dibiayai dari kegiatan realokasi dan refocusing anggaran” pungkas Erwan.

Dengan diadakannya Focus Group Discussion tentang Dampak COVID-19, Respon & Arah Kebijakan Fiskal ini, diharapkan seluruh pegawai dapat memahami dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, dan ikut berperan aktif dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *